Bagikan:Sebanyak 12.348 tenaga non-ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan dievaluasi mulai tanggal 18 April sampai 25 Mei 2022 mendatang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengatakan, evaluasi ini untuk pemetaan sebelum pengalihan status di tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian...Read More

Bagikan:Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyetop rekrutmen guru pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2022 ini.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi mengatakan kebutuhan guru di Sulsel sudah cukup terpenuhi melalui rekrutmen tahap 1 dan 2 lalu.  Selain itu juga, pertimbangan anggaran yang cukup membebani APBD Sulsel, menjadi salah satu alasan tidak merekrut...Read More

Bagikan: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan (Sulsel) masih memverifikasi pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang ada di lingkup Pemprov Sulsel. Kepala BKD Sulsel, Asri Sahrun Said menyebutkan, setidaknya ada 23.000 tenaga non-ASN. Di mana 11.000 di antaranya didominasi tenaga pendidik atau guru. Mereka yang akan diverifikasi, jumlahnya pun masih bisa bertambah juga berkurang. “Khusus...Read More